Cukai Plastik Jangan Memberatkan Industri

18-07-2019 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana. Foto: Runi/mr

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana berpandangan penerapan cukai plastik jangan sampai memberatkan industri. Demikian disampaikannya, menyoal wacana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memasukkan cukai plastik dalam APBN 2020. Namun, rencana ini mendapat penolakan dari Kementerian Perindustrian karena dinilai akan menghambat pertumbuhan industri makanan dan minuman (mamin).

 

“Kementerian Perindustrian menolak tentu punya dasar untuk itu. Pasti ada dasarnya, sebab ini terkait pertumbuhan industri juga. Jangan sampai cukai ini justru mematikan industrinya,” kata Azam saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

 

Menurutnya, penerapan kebijakan cukai plastik akan berdampak negatif pada laju pertumbuhan industri, khsuusnya mamin. Dikhawatirkan, industri mamin tidak akan mampu bersaing dengan negara lain. Disamping itu, lanjutnya, plastik juga sebenarnya sudah bisa didaur ulang. “Harus ada keseimbangan jika pemerintah mau melakukan sesuatu. Jangan kita mencari yang kecil, tetapi membunuh yang lebih besar,” papar Azam.

 

Terkait pengendalian sampah plastik, politisi F-Demokrat ini menyarankan agar pemerintah lebih fokus kepada edukasi kepada masyarakat bagaimana mengelola sampah dengan bijak dan bisa menjadi nilai tambah. “Masyarakat tidak bisa dilepaskan begitu saja, harus ada edukasi dan itu tugas pemerintah,” imbuhnya.

 

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi menilai penerapan cukai plastik tidak akan efektif mengurangi sampah plastik, jika pemerintah masih membuka ruang masuknya sampah plastik impor yang berasal dari negara – negara maju. “Cukai ini tidak akan berpengaruh pada limbah plastik, karena negara lain masih membuang sampah ke kita,” terangnya.

 

Khilmi menambahkan, kebijakan yang menyangkut lintas sektoral seharusnya dibahas secara bersama sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra. “Harus ada koordinasi lintas kementerian. Karena kita lihat di pemerintah sekarang ini, sinergi antara kementerian itu tidak ada,” ungkap politisi F-Gerindra ini.

 

Ditemui di waktu berbeda, Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma menyarankan agar pelaku industri mempertimbangkan dampak penggunaan plastik terhadap lingkungan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan. Ia pun meminta pelaku industri merespon penerapan cukai plastik secara kreatif.

 

Momentum ini justru dapat mendorong pelaku industri untuk terus berinovasi dengan menciptakan produk plastik yang ramah lingkungan. “Industri kita harapkan untuk meresponnya dengan kreatif. Ini mendorong inovasi juga kan, kalau enggak dipaksa begini, inovasinya enggak akan berkembang,” papar politisi F-PDI Perjuangan ini. (ann/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...